Pengusaha Terancam 4 Tahun Penjara, Jika Tak Ikuti Aturan UMP 2019

0
63
upah minimum provinsi

Menjelang pergantian tahun, Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,03%, dan akan berlaku per 1 Januari 2019. Pengusaha yang tidak mengikuti aturan ini, siap-siap akan dikenakan sanksi.

Sebagaimana yang dikutip dari laman detik.com, Kemnaker gak akan segan-segan memberikan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara pada para pengusaha yang tidak mengikuti aturan UMP 2019.

“Itu sanksinya berat karena sanksinya pidana. Karena perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan. Sanksinya pidana ya penjara 1 sampai 4 tahun,” ungkap Direktur Pengupahan Kemnaker Andriani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Ia juga menegaskan, UMP ini akan mulai berlaku pada 1 Januari hingga akhir Desember 2019.

“Berlaku untuk upah minimum 1 Januari 2019 sampe akhir Desember 2019. Jadi mulai 1 Januari semua perusahaan harus membayar upah pekerja buruh sesuai upah minimum yang ditetapkan ini,” ungkap Direktur Pengupahan Kemnaker Andriani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here